Sejumlah Fraksi DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen untuk segera menarik simpanan kas daerah (Kasda) senilai Rp 18 Miliar yang ada di BPR Djoko Tingkir dan BKK Karangmalang. Langkah ini dilakukan untuk menutup keuangan APBD Perubahan yang dilaporkan mengalami defisit Rp 31 miliar.
Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2010 yang digelar oleh badan anggaran eksekutif dan legislatif Sabtu (4/10). Ketua FPDIP Bambang Samekto menegaskan ada tiga poin krusial yang harus segera dilakukan eksekutif untuk mengatasi problem defisit. Pertama, menarik dana kas daerah yang tersimpan di dua lembaga keuangan daerah yakni BPR Djoko Tingkir dan BKK Karangmalang. Dengan penarikan simpanan Kasda yang diperkirakan masih sekitar Rp 18 miliar tersebut, maka beban defisit akan berkurang.
“Kalau simpanan Rp 18 miliar itu sudah ditarik otomatis beban defisit tinggal Rp 13 miliar. Nah, Rp 13 miliar inilah yang menjadi tugas esekutif agar bisa tertutup,” paparnya ditemui usai rapat.
Kemudian, langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi besar-besaran terhadap pos-pos anggaran di tingkat satuan kerja (Satker). Hanya saja, ia menyarankan agar efisiensi dilakukan dengan tetap mengedepankan asas prioritas dan urgensi kegiatan.
“Terutama pos-pos anggaran besar yang sekiranya tidak mendesak bisa dipangkas. Kami juga minta tunjangan penghasilan Pradja selama tiga bulan juga harus dimasukkan dulu,” lanjutnya.
Sementara, akibat kondisi defisit yang terjadi membuat pembahasan KUA-PPAS diprediksi molor. Bahkan, hingga rapat ketiga kalinya Sabtu lalu, belum juga mencapai persetujuan. Pihak Dewan tetap ngotot tidak akan membubuhkan persetujuan sebelum desifit tertutup.
Terpisah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sri Wahyuni mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satker-satker agar berupaya efisiensi. Soal berapa target anggaran yang bisa diefisiensi pihaknya belum bisa mengira.
Hal itu mengemuka dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2010 yang digelar oleh badan anggaran eksekutif dan legislatif Sabtu (4/10). Ketua FPDIP Bambang Samekto menegaskan ada tiga poin krusial yang harus segera dilakukan eksekutif untuk mengatasi problem defisit. Pertama, menarik dana kas daerah yang tersimpan di dua lembaga keuangan daerah yakni BPR Djoko Tingkir dan BKK Karangmalang. Dengan penarikan simpanan Kasda yang diperkirakan masih sekitar Rp 18 miliar tersebut, maka beban defisit akan berkurang.
“Kalau simpanan Rp 18 miliar itu sudah ditarik otomatis beban defisit tinggal Rp 13 miliar. Nah, Rp 13 miliar inilah yang menjadi tugas esekutif agar bisa tertutup,” paparnya ditemui usai rapat.
Kemudian, langkah kedua yang harus dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi besar-besaran terhadap pos-pos anggaran di tingkat satuan kerja (Satker). Hanya saja, ia menyarankan agar efisiensi dilakukan dengan tetap mengedepankan asas prioritas dan urgensi kegiatan.
“Terutama pos-pos anggaran besar yang sekiranya tidak mendesak bisa dipangkas. Kami juga minta tunjangan penghasilan Pradja selama tiga bulan juga harus dimasukkan dulu,” lanjutnya.
Sementara, akibat kondisi defisit yang terjadi membuat pembahasan KUA-PPAS diprediksi molor. Bahkan, hingga rapat ketiga kalinya Sabtu lalu, belum juga mencapai persetujuan. Pihak Dewan tetap ngotot tidak akan membubuhkan persetujuan sebelum desifit tertutup.
Terpisah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sri Wahyuni mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Satker-satker agar berupaya efisiensi. Soal berapa target anggaran yang bisa diefisiensi pihaknya belum bisa mengira.
function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
if(window.addEventListener) {
window.addEventListener('load',
function(){ object[attribute] = val; }, false);
} else {
window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; });
}
}
0 comments:
Posting Komentar