Waspadai Pengumpulan KTP untuk Tujuan Politik Uang

Warga di beberapa wilayah kecamatan mengaku resah atas munculnya gerakan bawah tanah yang dilakukan sejumlah sukarelawan perempuan yang meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga. Keresahan tak lain karena para sukarelawan wanita yang diduga orang bayaran salah satu kandidat itu gencar mengumpulkan KTP warga untuk dibawa ke kader salah satu kandidat.
Gerakan itu terjadi di Desa Hadiluwih, Kecamatan Sumberlawang. Huri Wiyono (69), tokoh masyarakat Hadiluwih, mengatakan sejak dua hari terakhir, warga melapor didatangi beberapa orang wanita yang meminta KTP asli dengan alasan mau didata. Anehnya, KTP tersebut kemudian diketahui dikumpulkan ke rumah salah satu tokoh Sumberlawang Andi yang di lingkungannya dikenal sebagai salah satu pasangan.

“Jelas kami resah karena warga yang KTP-nya dikumpulkan kemudian disuruh mengambil KTP itu sudah di jeglok uang Rp 50.000. Kami curiga ini hanya trik untuk memberi uang dengan tujuan menggiring warga untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan,” papar Huri.

Salah satu koordinator tim sukses pasangan Agus Fatchurrahman-Daryanto (ADA), Mahmudi Tohpati menyerukan agar panitia pengawas (Panwas) terjun ke lapangan guna menghentikan gerakan itu.
Sementara dikonfirmasi, Andi membantah telah menggerakkan tersebut maupun mengarahkan pengumpulan KTP. Ia juga mengaku tidak tahu menahu perihal laporan itu.

Sementara sejumlah warga penerima beras miskin (raskin) di Dukuh Ngamban, Desa Gawan, Tanon mengadukan perilaku perangkat desa setempat yang mulai memanfaatkan kebijakan raskin untuk kepentingan Pilkada. “Ya, ada beberapa warga di beberapa RT yang mengaku diancam tidak akan dapat raskin lagi kalau tidak menurut sama perangkat,” papar tokoh masyarakat Desa Gawan, Warli Saputro Rabu (16/3).
Dikonfirmasi, salah satu perangkat Giyanto membantah tudingan adanya muatan politis tersebut. Menurutnya, pembagian Raskin di wilayahnya sudah sesuai prosedur dan berdasarkan data penerima tanpa ada muatan apapun.

Source : harianjoglosemar