0 NYALON WAKIL BUPATI, SEKDA SRAGEN DIMINTA MUNDUR

Sejumlah kalangan mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, Darmawan Minto Basuki, untuk segera mengajukan ijin cuti dari jabatannya. Hal ini menyusul indikasi adanya gerakan politis terkait wacana pencalonannya sebagai wakil bupati (Wabup) mendampingi putri sulung Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada Pemilukada 2011 mendatang.

Ketua Fraksi Karya Nasional (FKN) DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto mengatakan, indikasi penyalahgunaan jabatan oleh sekda ini terlihat dalam berbagai acara yang melibatkan massa banyak. Darmawan selaku Sekda Sragen aktif, selalu memproklamirkan sebagai bakal calon wabup (Bacawabup) yang akan berpasangan dengan Yuni. Bahkan, dalam beberapa kali acara wayangan yang dilakukan Bupati Untung Wiyono, nama Darmawan juga selalu disebut sebagai bacawabup yang akan maju berpasangan dengan putrinya.

”Karena sudah berani mendeklarasikan maju Pemilukada, setiap kemunculan Sekda di forum tingkat desa atau kecamatan jelas tidak akan lepas dari asumsi politis. Dan fakta yang ada memang begitu,” ujarnya kepada wartawan Senin (9/8). Menurut Bambang, sesuai tupoksi, tugas Sekda mestinya hanya sebatas melakukan pembinaan internal pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak boleh berpolitik praktis. Terlebih, sebagai pembina PNS se-Kabupaten semestinya Sekda juga bisa memberi tauladan untuk tetap dalam posisi netral.  Namun yang terjadi saat ini, Sekda justru telah bermain api dengan berani memunculkan diri sebagai Bacawabup. “Demi kondusivitas, kalau memang mau mencalonkan diri, mestinya Sekda harus segera mengambil izin cuti. Atau kalau perlu mundur dulu. Ini baru fair sehingga tidak ada lagi kesan memolitisasi birokrasi,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan salah satu kandidat Cabup, Daryanto. Menurutnya terlihat adanya upaya politisasi birokrasi yang dilakukan oleh bakal calon tersebut. Ia pun berharap semua unsur terutama pihak yang akan maju bisa proporsional dalam bertindak agar tidak mencederai iklim demokrasi di Bumi Sukowati. “Kalau dibiarkan berlarut-larut kami hanya khawatir ini akan jadi preseden buruk bagi kemajuan iklim demokrasi di Sragen,”ujarnya.

Hingga kemarin Sekda belum bisa dimintai konfirmasi. Begitu pula degan Kepala BKD. juga belum bisa dikonfirmasi.

sumber : sragenHolic