0 PD. PAL dan Perusda Percetakan Diusulkan Dibubarkan karena Terus Merugi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengusulkan PD. PAL dan Perusda Percetakan lebih baik dibubarkan. Alasannya, kedua perusahaan daerah itu dinilai hanya menjadi parasit bagi keuangan daerah tanpa berkontribusi. Wakil Ketua DPRD Giyanto mengatakan sejak didirikan tahun 2002, keberadaan PD. PAL dinilai telah gagal mengemban misi yang digariskan. Hal ini dibuktikan dengan laporan neraca keuangan yang diketahui terus merugi. Bahkan, berdasarkan laporan terakhir, hingga kini beban hutang kepada rekanan masih sekitar Rp 4 miliar. 

Ironi lain, suntikan dana penyertaan modal dari APBD yang diharapkan menjadi penguatan modal ditengarai justru digunakan di luar peruntukan. Termasuk pula ketidakjelasan penggunaan dana LUEP yang kasusnya kini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. “Misi untuk membantu petani dari jerat tengkulak justru berbalik menyengsarakan petani dan mitra pedagang. Maka dari itu kalau memang terus merugi dan malah membebani daerah, mengapa pula harus dipertahankan,” papar Giyanto usai rapat badan anggaran (Banggar) DPRD dengan eksekutif di Ruang Serbaguna DPRD Sabtu (21/8). 

Wakil Ketua DPRD lainnya Joko Saptono juga mendukung wacana pembubaran PD. PAL. Namun sebelum dilakukan, pihaknya menyarankan agar terlebih dahulu dilakukan audit oleh tim independen terhadap PD. PAL. Jika memang masih ada harapan untuk dibenahi, maka bisa dilanjutkan namun jika tidak maka pembubaran adalah jalan terbaik. 

Joko juga menyesalkan sikap manajemen yang tidak berani transparan soal penyebab kehancuran PD. PAL. Termasuk, soal laba yang disetor ke PAD sebesar RP 115 juta dan sumbangan pihak ketiga sebesar Rp 75 juta yang ditengarai hanya angka saja. “Aneh saja. Lha wong kondisinya saja banyak dijerat hutang kok bisa setor laba itu darimana. Ini yang bikin kami kesal,”tukasnya. 

Sementara, anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Karya Nasional (FKN) Bambang Widjo Purwanto menambahkan selain PD. PAL, Perusda Percetakan juga layak untuk dibubarkan. Pasalnya, laporan terakhir perusda ini merugi hampir Rp 175 juta. “Percuma punya perusahaan kalau tidak menghasilkan tapi malah menggerogoti anggaran,”tegas Bambang.

sumber : joglosemar