Sejumlah Fraksi di DPRD menyatakan menolak penyelenggaraan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010. Sebaliknya, Pemkab diminta mengoptimalkan tenaga honorer yang sudah ada baik GTT, PTT atau tenaga honorer lainnya untuk menutup kekurangan pegawai. Ketua FPDIP Bambang Samekto mengatakan alasan penolakan lebih karena pertimbangan kondisi anggaran perubahan 2010 yang saat ini mengalami defisit hingga Rp 31 miliar. Sementara, biaya penyelenggaraan CPNS tahun 2010 diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 600 juta dan masuk APBD Perubahan 2010. “Menurut hemat kami alangkah lebih baik pengadaan rekrutmen CPNS tahun 2010 ditiadakan dulu. Pemkab kan bisa mengoptimalkan tenaga honorer yang ada dulu,” paparnya.
Selain hemat biaya penyelenggaraan, dengan meniadakan rekrutmen CPNS tahun ini maka akan menghindarkan Pemkab dari ancaman defisit anggaran yang lebih besar. Pasalnya, berkaca pada pengalaman beberapa tahun terakhir, salah satu penyebab defisit anggaran adalah tingginya alokasi dana untuk gaji pegawai yang mencapai 65 persen dari total APBD. “Saat ini yang diperlukan adalah efisiensi anggaran. Jangan sampai adanya rekrutmen CPNS malah membuat APBD semakin defisit sehingga malah membebani pemerintahan selanjutnya. Mengingat saat ini masa kerja Bupati hanya tinggal enam bulan,” ujar dia.
Di sisi lain, Bambang menjelaskan alasan penolakan juga dikarenakan rekrutmen CPNS tahun 2009 masih banyak menyisakan permasalahan yang hingga kini belum terjawab. Terutama soal rumor miring seputar adanya titipan, dan praktik-praktik kecurangan yang mengiringinya. “Satu hal krusial karena ini menjelang Pilkada ini maka rekrutmen CPNS sangat rawan dipolitisasi. Lagi pula penyelenggaraan tahun lalu kan masih menyisakan problem yang sampai sekarang masih menjadi misteri,” tukasnya.
Senada, Sekretaris FPKS Aris Surawan juga mengusulkan agar rekrutmen CPNS tahun 2010 lebih baik ditunda mengingat kondisi anggaran yang tidak memungkinkan. Namun, jika tetap ngotot untuk menyelenggarakan, disarankan untuk bergabung dengan Pemerintah Pusat sehingga dapat menghemat biaya.
Menanggapi hal itu, Kepala BKD Wahyu Widayat mengatakan penyelenggaraan rekrutmen CPNS adalah kebijakan dari pusat. Sehingga jika ditunda atau ditiadakan maka hal itu sama artinya mengurangi kesempatan para pencari kerja. “Kalau seandainya dipaksakan untuk mengoptimalkan tenaga yang ada memang bisa tapi setiap tahun ada sekitar 300 PNS yang pensiun,” ujarnya.
Di sisi lain, Bambang menjelaskan alasan penolakan juga dikarenakan rekrutmen CPNS tahun 2009 masih banyak menyisakan permasalahan yang hingga kini belum terjawab. Terutama soal rumor miring seputar adanya titipan, dan praktik-praktik kecurangan yang mengiringinya. “Satu hal krusial karena ini menjelang Pilkada ini maka rekrutmen CPNS sangat rawan dipolitisasi. Lagi pula penyelenggaraan tahun lalu kan masih menyisakan problem yang sampai sekarang masih menjadi misteri,” tukasnya.
Senada, Sekretaris FPKS Aris Surawan juga mengusulkan agar rekrutmen CPNS tahun 2010 lebih baik ditunda mengingat kondisi anggaran yang tidak memungkinkan. Namun, jika tetap ngotot untuk menyelenggarakan, disarankan untuk bergabung dengan Pemerintah Pusat sehingga dapat menghemat biaya.
Menanggapi hal itu, Kepala BKD Wahyu Widayat mengatakan penyelenggaraan rekrutmen CPNS adalah kebijakan dari pusat. Sehingga jika ditunda atau ditiadakan maka hal itu sama artinya mengurangi kesempatan para pencari kerja. “Kalau seandainya dipaksakan untuk mengoptimalkan tenaga yang ada memang bisa tapi setiap tahun ada sekitar 300 PNS yang pensiun,” ujarnya.
function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
if(window.addEventListener) {
window.addEventListener('load',
function(){ object[attribute] = val; }, false);
} else {
window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; });
}
}
0 comments:
Posting Komentar