Calon Bupati Sragen Agus Fatchurrahman menilai ada indikasi premanisme yang ditujukan kepada para kader pendukung pasangan Agus-Daryanto (ADA) menjelang Pilkada Sragen 2011. Dia mengatakan banyak kader yang diduga diintimidasi alias diteror pihak-pihak tertentu melalui telepon seluler dan pencegatan di jalan. Hal itu disampaikan Agus Fatchurrahman seusai ikrar Pilkada damai di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen, Senin (21/2).
“Intimidasi dilakukan pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan ADA. Ancaman lewat telepon dilakukan dengan memberi larangan agar jangan mendukung ADA dan sebagainya. Bahkan ada kader dihadang di jalan saat perjalanan pulang dari kegiatan bersama saya,” tegas Agus yang juga Wakil Bupati Sragen, ditemui wartawan di rumahnya.
Agus tidak melaporkan aksi premanisme itu kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada. Menurut dia, indikasi premanisme itu belum dilaporkan ke Panwas Pilkada Sragen, karena belum ada bukti kuat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Sragen itu menganggap Panwas akan kesulitan untuk menangani dugaan intimidasi itu. Agus juga mencium adanya indikasi premanisme birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Dia meminta semua pegawai negeri sipil (PNS) harus netral dalam kepentingan Pilkada.
“Apa pun yang terjadi, saya siap. Adanya ikrar Pilkada damai yang diadakan KPU, saya rasa tak akan tercapai dalam implementasinya. Buktinya muncul indikasi intimidasi, meskipun untuk menunjukkan buktinya masih lemah. Saya juga mendengar gelaja permainan oknum di luar daerah yang masuk ke wilayah Sragen,” tuturnya.
“Intimidasi dilakukan pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan ADA. Ancaman lewat telepon dilakukan dengan memberi larangan agar jangan mendukung ADA dan sebagainya. Bahkan ada kader dihadang di jalan saat perjalanan pulang dari kegiatan bersama saya,” tegas Agus yang juga Wakil Bupati Sragen, ditemui wartawan di rumahnya.
Agus tidak melaporkan aksi premanisme itu kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada. Menurut dia, indikasi premanisme itu belum dilaporkan ke Panwas Pilkada Sragen, karena belum ada bukti kuat.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Sragen itu menganggap Panwas akan kesulitan untuk menangani dugaan intimidasi itu. Agus juga mencium adanya indikasi premanisme birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Dia meminta semua pegawai negeri sipil (PNS) harus netral dalam kepentingan Pilkada.
“Apa pun yang terjadi, saya siap. Adanya ikrar Pilkada damai yang diadakan KPU, saya rasa tak akan tercapai dalam implementasinya. Buktinya muncul indikasi intimidasi, meskipun untuk menunjukkan buktinya masih lemah. Saya juga mendengar gelaja permainan oknum di luar daerah yang masuk ke wilayah Sragen,” tuturnya.
Source : solopos
0 comments:
Posting Komentar