0 9 Parpol Bentuk Komite Perlindungan dan Advokasi Aparatur Kabupaten (Kompak) Sragen Untuk Cegah Politisasi Birokrasi

Sejumlah pimpinan dari sembilan partai politik (Parpol) Sragen sepakat mendeklarasikan pembentukan Komite Perlindungan dan Advokasi Aparatur Kabupaten (Kompak) Sragen Senin (27/9). Keberadaan komite ini dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus menindak segala bentuk politisasi birokrasi pada Pemilukada Sragen yang mulai marak dilakukan kandidat tertentu.
Sembilan Parpol yang menjadi penggagas sekaligus turut andil adalah PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), PPRN, Hanura, PKNU, PKS dan Gerindra. Hadir dalam deklarasi tersebut di antaranya Ketua DPC PDIP Bambang Samekto, Ketua DPC PD Joko Saptono, Ketua DPD Golkar Agus Fatchurrahman, Ketua PKB Mukafi Fadli, Ketua PPRN Yuni Astoro, Ketua DPC PKNU Arief, serta sejumlah perwakilan dari PKS dan Gerindra.
Sekretaris Kompak Sragen Bambang Widjo Purwanto mengatakan pembentukan komite ini muncul sebagai reaksi atas keprihatinan maraknya temuan dan laporan terkait gerakan politisasi birokrasi yang dilakukan oleh kandidat tertentu. Selain membendung gerakan politisasi birokrasi, komite ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap PNS dan aparat pemerintah dari tekanan politik terkait Pemilukada.
“Sistem kerja Kompak ini lebih menekankan pada penegakan aturan PP 12/1999 dan UU 32/2004 yang menyatakan larangan politik praktis yang melibatkan birokrasi. Jadi kalau ada temuan pengerahan aparat dan PNS untuk mendukung salah satu kandidat, akan langsung kami sikapi,” paparnya ditemui usai deklarasi Senin (27/9).
Bambang mengatakan, ada 16 personel dari perwakilan Parpol yang akan bertugas di lapangan. Mereka akan terjun ke lapangan untuk memantau acara-acara yang melibatkan birokrat yang diduga ditumpangi kepentingan kandidat tertentu. “Kalau ada temuan akan kami tegur dan kami laporkan ke Panwas. Bahkan tidak menutup kemungkinan acaranya bisa dibubarkan saat itu juga,” tegasnya.
Menurut rencana, seluruh personel lapangan tersebut akan dibekali dengan wawasan mengenai sistem kerja dan ranah pengawasan yang bisa dilakukan pada Rabu (29/9) besok. Pembekalan juga akan diupayakan untuk melibatkan Panwaskab, KPU dan BKD selaku instansi pengendali aparatur pemerintah.

:: joglosemar :: 

Pencarian terkait :

informasi terbaru pilkada sragen 2011 | berita terkini pemilukada sragen 2011 | koalisi partai politik di sragen | komite kerjasama parpol di sragen | berta terbaru di sragen | Sragen Cyber Online