Sejumlah kalangan menilai agenda Pemilukada Sragen Maret 2011 mendatang memiliki tingkat kerawanan konflik sangat tinggi. Sebab itu, semua pihak diharapkan dapat mengendalikan diri dan menghindari hal-hal yang berpotensi memicu konflik. Hal itu terungkap dalam pertemuan lintas partai yang tergabung dalam Komite Perlindungan dan Advokasi Aparatur Kabupaten Sragen (Kompak) dalam pertemuan dengan KPU, Panwaslu, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Rabu (29/9).
Potensi rusuh dan konflik diperkirakan bakal tinggi tak lepas dari munculnya sejumlah gerakan dan kecurangan yang dilakukan sejumlah kandidat. Terutama, soal maraknya praktik politisasi birokrasi dan mobilisasi dukungan sudah banyak terjadi.
“Banyak kegiatan dengan peserta PNS di Pemkab Sragen kental muatan politis, tak terkecuali halalbihalal PNS di beberapa kecamatan. Maka dari itu, kalau dari sekarang tidak ada tindakan tegas terhadap upaya politisasi birokrasi, tidak menutup kemungkinan Pemilukada Sragen akan radikal,” papar Ketua DPD Golkar Sragen Agus Fatchurahman menyampaikan ulasannya.
Menurutnya, semua pihak semestinya bisa menjaga iklim kondusif agar tidak memicu konflik. Hal ini bisa dilakukan dengan menghindari praktik kampanye terselubung pada momen-momen yang melibatkan massa dari kalangan birokrasi.
Hal senada dilontarkan Sekretaris Pelaksana Pertemuan, Bambang Widyo Purwanto. Dia mengatakan berdasar hasil pertemuan Kompak sepakat mendesak pihak terkait, yaitu Panwas, KPU dan BKD, untuk menindak tegas pelanggaran netralitas PNS. Jika tidak, maka Satgas yang diterjunkannya siap untuk melakukan teguran hingga pembubaran kegiatan.
Kepala BKD, Wahyu Widayat, menegaskan BKD akan konsisten menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010 yang mengatur sanksi bagi PNS yang tidak netral. Kendati demikian Wahyu mengatakan tidak bisa bekerja sendiri guna melakukan penindakan. Untuk memproses pengaduan BKD harus menerima data jadi dalam bentuk rekomendasi dari Inspektorat.
“Banyak kegiatan dengan peserta PNS di Pemkab Sragen kental muatan politis, tak terkecuali halalbihalal PNS di beberapa kecamatan. Maka dari itu, kalau dari sekarang tidak ada tindakan tegas terhadap upaya politisasi birokrasi, tidak menutup kemungkinan Pemilukada Sragen akan radikal,” papar Ketua DPD Golkar Sragen Agus Fatchurahman menyampaikan ulasannya.
Menurutnya, semua pihak semestinya bisa menjaga iklim kondusif agar tidak memicu konflik. Hal ini bisa dilakukan dengan menghindari praktik kampanye terselubung pada momen-momen yang melibatkan massa dari kalangan birokrasi.
Hal senada dilontarkan Sekretaris Pelaksana Pertemuan, Bambang Widyo Purwanto. Dia mengatakan berdasar hasil pertemuan Kompak sepakat mendesak pihak terkait, yaitu Panwas, KPU dan BKD, untuk menindak tegas pelanggaran netralitas PNS. Jika tidak, maka Satgas yang diterjunkannya siap untuk melakukan teguran hingga pembubaran kegiatan.
Kepala BKD, Wahyu Widayat, menegaskan BKD akan konsisten menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010 yang mengatur sanksi bagi PNS yang tidak netral. Kendati demikian Wahyu mengatakan tidak bisa bekerja sendiri guna melakukan penindakan. Untuk memproses pengaduan BKD harus menerima data jadi dalam bentuk rekomendasi dari Inspektorat.
Pencarian terkait :
KABAR TERBARU PILKADA SRAGEN 2011 | INFO TERKINI PEMILUKADA SRAGEN 2011 | POTENSI KONFLIK DI SRAGEN | PEMILIHAN BUPATI SRAGEN 2011 | SRAGEN CYBER ONLINE |
KABAR TERBARU PILKADA SRAGEN 2011 | INFO TERKINI PEMILUKADA SRAGEN 2011 | POTENSI KONFLIK DI SRAGEN | PEMILIHAN BUPATI SRAGEN 2011 | SRAGEN CYBER ONLINE |
function setAttributeOnload(object, attribute, val) {
if(window.addEventListener) {
window.addEventListener('load',
function(){ object[attribute] = val; }, false);
} else {
window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; });
}
}
0 comments:
Posting Komentar